30.5 C
Tangerang Selatan
Jumat, 29 Maret 2024
Serpong Update
RELEASE

Rakernas Apeksi XII : Solusi Perlindungan Hukum yang Adil Dalam Inovasi Pembangunan

Walikota/Bupati Seluruh Indonesia yang tergabung salami Asosiasi Pimpinan Daerah Seluruh Indonesia (APEKSI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke XII di Akasia Ballroom Savana Hotel and Convention di Malang, Rabu(19/7/2017).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo; Pimpinan KPK, Basaria Panjaitan, seta para peserta APEKSI yang terdiri dari Walikota/Bupati berserta rombongan dari Seluruh Indonesia.

Walikota Mochamad Anton, dalam sambutannya mengatakan,  bahwa dirinya berharap pelaksanaan Rakernas ini mampu menguatkan jejaring pemerintah daerah khususnya pemerintah kota dalam rangka menopang dan memperkokoh nilai – nilai dan semangat kebangsaan, membawa sinergivitas antara kebijakan – kebijakan pemerintah pusat kepada pemerintah yang ada di daerah.

Anton melanjutkan bahwa semangat pembangunan yang ada di daerah adalah semangat untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi yang baik ditengah – Tengah masyarakat. Hal itu selaras dengan doktrin pelayanan publik yang prima, transparang dan cepat. namun dengan sejalan pelaksanaan di daerah sering kali terganjal Oleh beberapa regulasi yang tidak sesuai dengan pembangunan di Lapangan. Oleh karena itu, pemerintah yang didaerah perlu mendapat dukungan dari pemerintah pusat secara hukum agar dapat berkreasi dan berinovasi untuk kemajuan pembangunan daerah.

Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany  mengatakan,  bahwa Rakernas Apeksi XII ini memilih tema “Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Daerah Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenten Pemerintah Daerah untuk Mendukung Pembangunan Nasional”.

Menurutnya, tema ini dianggap penting bagi untuk diangkat dari para peserta yang tidak lain para Walikota dan Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait tingkat pemerintah kota akan memperoleh penjelasan kebijakan nasional pemerintah pusat tentang tata laksana perlindungan hukum kepada para penyelenggara pemerintah daerah.

Lebih lanjut, Airin menjelaskan bahwa Rakernas juga membahas tentang topik lain yang dimana dirasakan sangat strategis dan aktual dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu total manajemen ekonomi dan kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha dan swasta. 2 hal ini menjadi sangat penting karena terkait erat dengan upaya pemerintah daerah mencari solusi dalam pengembangan proses pembangunan daerah.

Diakhir sambutannya, Airin menjelaskan bahwa diakhir Rapat Kerja tersebut masukan, saran dan informasi para peserta terkait dengan topi tersebut akan dirumuskan sebagai rekomendasi Rakernas APEKSI tahun 2017 ke Pemerintah – Pemerintah Daerah lain melalui Kementerian dalam Negeri.(rls)

Berita Terkait

Leave a Comment