Budaya Korupsi di Indonesia sudah memperihatinkan sehingga hal ini yang menggerakan para aktivis anti korupsi untuk mensosialisasikan bahaya korupsi.
Hal ini terungkap dalam Diskusi Publik yang digelar oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) di kawasan Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), Selasa (13/12).
Menurut Presidium Forum Banten Bersih Beno Novit kepada para aktivis anti korupsi agar melihat proses pelayanan publik disekitar masyarakat untuk mengetahui proses penganggaran maupun pelayanannya.
“Dimana masih cukup banyak terjadi penyalahgunaan anggaran. Jika sudah melihat hal ini maka kita akan mengetahui proses terjadinya korupsi, apakah berasal dari sumber anggaran yang tidak benar atau memang oknum pelayanan aparatnya,” kata Beno.
Sejak beberapa waktu lalu, jelas Beno, gerakan anti korupsi mulai menggerakan anti korupsi dengan melibatkan masyarakat sipil yang merupakan jaringan ICW.
“Kedepannya kami akan terus membudayakan anti korupsi yang dimulai dari dunia maya, namun dari bawah atau grassroot juga terus dilakukan sosialisasi anti korupsi,” ujar dia.
Beno juga menjelaskan bahwa di Provinsi Banten juga sudah dijadikan pilot project oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan membuat Mou dengan Pemerintah Provinsi Banten.
“Dimana KPK nantinya akan dilibatkan dalam penyusunan anggaran tujuannya adalah upaya pencegahan terjadinya korupsi. KPK bekerjasama dengan organisasi Anti Korupsi yang ada di Banten untuk melakukan pengawasannya.
Selain di Banten KPK juga akan melakukan Mou dengan pemerintah daerah di Provinsi Bali, Papua, Sumatera Utara, Maluku dan NAD. Namun yang dijadikan pilot project adalah Banten, karena dinilai daerah yang banyak terjadi korupsi,” jelas Beno.
Sementara itu Aktivis Pemuda Muhammadiyah Virgo Sulianto menjelaskan tentang istilah korupsi berjamaah yang artinya korupsi dilakukan secara bersama-sama mulai dari bawahan sampai atasan.
Menurtnya untuk mengatasinya adalah dengan berjamaah juga melawannya, yaitu gerakan Anti Korupsi Berjamaah juga.
“Artinya seluruh masyarakat sama-sama atau berjamaah juga dalam mencegah terjadinya korupsi,” kata Virgo.
Selain di pemerintahan korupsi disinyalir terjadi juga didunia politik. Hal ini dijelaskan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Usep Hasan Sadikin.
Menurut dia korupsi juga tidak menutup kemungkinan terjadi dalam dunia politik dalam hal ini Partai Politik.
“Salah satu yang harus menjadi perhatian publik adalah dana kampanye, di mana disinyalir masih rawan akan adanya praktik korupsi,” pungkasnya. (Nto)
