Serpongupdate.com – Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany menerima penghargaan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai Kota dan Kepala Daerah Peduli HAM. Penyerahan penghargaan diumumkan secara virtual oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang diikuti seluruh Gubernur dan Kepala Daerah se-Indonesia.
Penghargaan tersebut dalam rangka memperingati HAM Ke-72 yang bertemakan “Recover Better- Stand Up For Human Rights”, untuk Provinsi Banten, penghargaan berlangsung di Pendopo Gubenur Banten, Serang, Banten, Senin (14/12).
Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany mengatakan, Pemkot Tangsel berkomitmen untuk memerhatikan hak-hak warga dan HAM dalam peyelenggaraan berbagai kegiatan. “Penghargaan ini, tentunya sebagai motivasi untuk terus memberikan pelayanan untuk peduli terhadap HAM. Hasil ini, bukti komitmen kami kepada masyarakat bahwa kami bersungguh-sungguh dan bekerja keras mewujudkannya,” jelasnya.
Airin menambahkan penghargaan ini dapat dicapai berkat kerja keras dan dukungan para stakeholder, meskipun tengah menghadapi bencana non alam yaitu pandemi Covid-19. “Ditengah upaya menanggulangi bencana, tapi kita bisa menuai prestasi dan melindungi hak masyarakat Tangsel,” tuturnya.
“Sekaligus membuktikan, para pegawai Pemkot Tangsel tidak pernah lelah dan puas atas prestasi yang diraih. Setiap tahunnya, terus meningkatkan pelayanan dan bekerja keras untuk mempertahankan penghargaan yang telah diraih,” tambahnya.
Penghargaan yang diterima ini adalah prestasi masyarakat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel atas pengimplementasian HAM di Kota Tangsel.
“Ada beberapa parameter kepedulian HAM sehingga kita berhasil mendapatkan penghargaan serta capaian implementasi HAM yakni, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan, hak atas perumahan yang layak dan hak atas lingkungan yang berkelanjutan,” terangnya.
“Kita bangga Kota Tangsel mendapat penghargaan peduli HAM tahun 2020. Alhamdulillah, adanya penghargaan ini menambah tingkat kepercayaan Pemerintah Pusat dan masyarakat terhadap pelaksanaan roda pemerintahan di Kota Tangsel terutama pemenuhan hak-hak masyarakat melalui program-program pro rakyat,” imbuhnya.
Airin menjelaskan terkait dalam memenuhi indikator dan kriteria yang harus dipenuhi yaitu dukungan regulasi dalam menjamin kepastian hukum terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia pada tahun 2020.
Tangsel telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) pengarusutamaan gender, layak anak dan lainnya. Sejumlah indikator keberhasilan raihan penghargaan HAM tersebut seperti, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, pemenuhan hak atas akta kelahiran dan adiministrasi kependudukan, serta penegakan hukum yang lebih mengedepankan cara-cara persuasif atau dialog.
“Untuk itu saya berterima kasih kepada seluruh aparatur yang telah memberikan pemahaman masalah hukum kepada warga. Sehingga, penghargaan berhasil didapatkan,” paparnya. (Adv)
