Serpongupdate.com – Setelah mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan jalan Bypass BIL – Mandalika, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau infrastruktur air bersih.di sekitar Kota Mataram dalam rangka pemantauan pelaksanaan kebijakan OPOR (Operasi Pemeliharaan Optimalisasi dan Rehabilitasi) infrastruktur PUPR.
Secara khusus Menteri Basuki menginstruksikan agar pengelola dapat mengoptimalkan pengoperasian Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu kota Kecamatan (IKK) Narmada, Kabupaten Lombok Barat yang telah dibangun Kementerian PUPR pada tahun 2017-2018.
“Saya minta ke depan agar dapat dikurangi tingkat kehilangan air (non revenue water) dalam pengelolaan SPAM IKK Narmada ini ke angka 20% sesuai standar. Kalau berhasil nanti akan kami bantu penambahan kapasitasnya, salah satunya dari Bendungan Meninting yang saat ini tengah dibangun dan akan selesai akhir 2023,” kata Menteri Basuki.
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Nusa Tenggara Barat Ika Sri Rejeki mengatakan, pembangunan SPAM IKK Narmada dilaksanakan sejak Februari 2017 dan selesai Agustus 2018 berkapasitas 150 liter/detik, dengan biaya Rp52,6 miliar.
Pekerjannya mencakup pembuatan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kapasitas 150 liter/detik dan bangunan pelengkap, bangunan reservoir kapasitas 2600 m3 dan pemasangan Pipa HDPE.
“Manfaat SPAM IKK ini untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum khususnya bagi masyarakat Kecamatan Labuapi, Kecamatan Kediri dan Kecamatan Kuripan untuk sekitar 12 ribu Sambungan Rumah (SR) dan mampu melayani 75.000 jiwa,” kata Ika.
Untuk efisiensi pengolahan air minum, SPAM IKK Narmada telah menerapkan teknologi terkini SCADA (Singkatan dari Supervisory Control And Data Acquisition) yakni sistem kendali industri berbasis komputer yang dipakai untuk pengontrolan penjernihan air minum dan distribusinya.
Pembangunan SPAM IKK Narmada adalah upaya Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya untuk meningkatkan pelayanan air minum di Lombok, NTB dengan pengembangan teknologi untuk efisiensi biaya dan memaksimalkan pelayanan.
Turut hadir dalam tinjauan tersebut Direktur Utama PT. Nindya Karya Haedar A. Karim, Staf Ahli Menteri PUPR bidang Teknologi, Industri & Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Direktur Bendungan dan Danau Ditjen SDA Kementerian PUPR Airlangga Mardjono, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Nusa Tenggara Barat Ika Sri Rejeki, Kepala BWS Nusa Tenggara I Hendra Ahyadi, dan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Nusa Tenggara Barat Reiza Setiawan dan Kepala BP2JK NTB A. Agus Fitrah. (Rls)
