Pemerintah Kota Tangerang Selatan, rencananya akan menggratiskan biaya pengelolaan darah transfusi, melalui peraturan walikota yang rencananya ditetapkan pada pekan ini.
Pasien atau keluarga pasien kerap mengeluhkan tingginya biaya pengganti pengolahan darah (BPPD) untuk keperluan medis. Seperti diketahui, berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan No. 83 tahun 2014 tentang unit transfusi darah (UTD) disebutkan, harga darah perkantung Rp 660 ribu dari sebelumnya Rp 360 ribu dengan metoda elisa pengujian darah elisa
“Jadi kami gunakan dua metoda Elisa dan NAT berdasarkan Surat Edaran Menkes seharga Rp 660 ribu per kantung, itu sesuai Permenkes untuk UTD di seluruh Indonesia,” terang Manager Kualitas UTD Kota Tangsel, Hanum, Selasa 28 Februari 2017.
Sementara Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany mengaku, pembebasan biaya pengganti pengolahan darah (BPPD) pasien medis yang membutuhkan diharapkan dapat mengurangi beban pasien dalam melakukan pengobatan medis di Kota Tangsel.
Program bebas biaya pengelolaan darah transfusi ini, warga cukup menunjukkan E-KTP Tangsel, pada Rumah Sakit yang telah menandatangani MOU dengan Dinkes Tangsel.
“RS nya tentu di RSUD dan beberapa RS swasta yang sudah MOU dengan kita. Untuk masyarakat Tangsel, ber KTP Tangsel maka biaya pengolahannya kita yang bayar,” terang Airin.
Ditambahkan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel Listya, dari 27 RS Swasta yang ada di Tangsel, 17 diantaranya telah melakukan MOU terkait UTD. Diharapkan ke-17 RS swasta yang sudah MOU tersebut, juga terlibat dalam program pembebasan Biaya pengganti pengolahan darah (bppd)
Hanum, menambahkan kebutuhan darah di Tangsel, setiap bulannya lebih dari 1.500 kantong darah transfusi.
Meski diakuinya jumlah tersebut diambil dari dua UTD Kota Tangsel dan Kabupaten Tangerang. “Prediksi kebutuhan darah adalah 2 persen dari jumlah penduduk atau sekitar 2.800 kantong per bulan,” ucapnya. (han)
