Tahun 2016 telah dicanangkan sebagai tahun percepatan pembangunan, dan mendekati akhir tahun ini, pemerintah sedang bekerja keras untuk memastikan target pembangunan infrastruktur dapat tercapai.
Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim, pembangunan infrastruktur di seluruh kepulauan di nusantara harus dilakukan secara merata. Khususnya infrastruktur logistik seperti jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan, dan bandar udara tidak hanya perlu untuk dipercepat tetapi perlu dipercepat di lokasi yang tepat.
Data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pada tahun 2016 (per Rabu, 14 September 2016) realisasi fisik mencapai 53,65 persen, dan progres keuangan mencapai 46,9 persen dari total nilai APBN 2016 serta APBN-Perubahan 2016, Rp. 97 Trilyun, termasuk pembangunan jalan nasional sepanjang 329 Km tahun 2015, dan 490 Km tahun 2016, serta jembatan sepanjang 6.691,2 meter tahun 2015, dan 4.488,8 meter tahun 2016.
“Pembangunan infrastruktur suatu daerah yang semula terisolasi, menjadi dapat diakses. Akses wilayah tertentu diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus di Indonesia bagian barat, namun di dorong juga ke wilayah Indonesia bagian timur.
Dengan adanya pembangun infrastruktur nasional, akan memperkuat konektivitas antar daerah yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang sebelumnya terpencil. Pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia secara keseluruhan masih tumbuh sebesar 4.92% di Q1, menjadi 5.18% di Q2 pada tahun ini meskipun ekonomi global sedang menurun. Di sisi lain sektor konstruksi Indonesia berkonstribusisebesar 10,3 persendari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Nasional 2015, Rp.11,54 Trilyun (BPS, 2015).
“Pembangunan infrastruktur tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja. Seluruh pemangku kepentingan dalam bidang infrastruktur di Indonesia harus berkontribusi dan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur,” ujar Rosan P. Roeslani, KetuaUmum Kamar DagangdanIndustri (KADIN) Indonesia, sebagai salah satu tuan rumah dari Indonesia Infrastructure Week 2016.
Hal-hal terkait akses terhadap informasi, teknologi, sistem logistik, kapasitas sumber daya manusia dan pembiayaan berpengaruh dalam memudahkan penanaman investasi. Kementerian PUPR dan KADIN Indonesia bersama dengan Infrastructure Asia, akan menggelar Indonesia Infrastructure Week 2016 pada tanggal 9-11 November 2016 di Jakarta Convention Center.
Indonesia Infrastructure Week 2016 akan dihelat pada tanggal 9 – 11 November 2016 di Jakarta Convention Center. Konferensi dan pameran ini diikuti oleh lebihdari 260 peserta yang berasal dari 24 negara serta mempertemukan pemerintah pusat, daerah dan sektor swasta.
