Serpongupdate.com – Guna meningkatkan sumber daya pengusaha daerah. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggandeng Kementerian PUPR mengadakan workshop Sistem Informasi Pembina Jasa Kontruksi (SIPJAKI) pada Rabu, 15 November 2017.
Bertempat di Restoran Sae Pisan BSD City, workshop ini diikuti puluhan pengusaha jasa konstruksi dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD).
SIPJAKI adalah sistem informasi yang dikelola bersama oleh pembina jasa konstruksi Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan kemudahan akses informasi usaha jasa konstruksi, peningkatan transparansi, serta membantu memperkuat jaringan bisnis pelaku usaha dalam rantai pasok konstruksi.
Kontraktor harus terus meningkatkan kualitas serta mengembangkan potensi sumber daya yang ada. Pengusaha jasa konstruksi atau kontraktor diimbau tidak hanya mampu mengerjakan proyek kegiatan pemerintah maupun swasta di satu wilayah saja, namun harus mampu juga melaksanakan proyek di daerah-daerah lainnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangsel Retno Prawati mengatakan, kegiatan workshop ini untuk menggaungkan aplikasi SIPJAKI dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Aplikasi ini untuk membantu pengusaha konstruksi agar lebih bisa berperan ditingkatan daerah. “Dengan adanya aplikasi ini pengusaha dari Kota Tangsel dapat ikut pada pekerjaan-pekerjaan di kementerian,” katanya.
Menurutnya, sasaran kegiatan workshop ini agar dapat terwujudnya rumusan tentang bagaimana menghadapi pembangunan Indonesia kedepan terkait dengan jasa konstruksi. Serta mensinergikan kebijakan di sektor jasa konstruksi dalam rangka mendukung pengembangan dan pengelolaan jasa konstruksi yang lebih baik dan transparan.
“Pengusaha jasa konstruksi saya harapkan meningkatkan profesionalisme kerja dan akuntabilitas publik dalam mengelola jasa konstruksi,” paparnya.
Sementara itu, Dirjen Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Kontruksi pada Kementerian PUPR, Ir. Rema Suwenda, MM menuturkan dengan pengisian pada aplikasi SIPJAKI, bisa mendatangkan pekerjaan sendiri. Dimana para pemberi pekerjaan atau project akan melihat kesiapan dan tenaga ahli pada suatu daerah. Sehingga suatu pekerjaan yang diberikan tepat pada ahlinya. “Gunakan SIPJAKI agar kontraktor tidak ketinggalan kereta. Layanan informasi ini dapat diakses masyarakat,” ucapnya.
Melalui SIPJAKI tugas-tugas pembinaan yang meliputi pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan terkoordinasi lebih baik antar instansi pembina dan masyarakat
Menurutnya, aplikasi SIPJAKI diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. SIPJAKI ini payung hukumnya kuat, mulai dari UU 23/2014, kemudian UU 2/2017 dan beberapa aturan lainnya.
“SIPJAKI domainnya ada di Kementeian PUPR tapi bina kontruksinya ada dimana-mana. Meskipun SIPJAKI tanpa sanksi, tapi bermanfaat. Jika sudah dibuat oleh pusat, maka berlaku secara nasional,” tandasnya. (sbr)
