Serpongupdate.com – Para pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), menilai, kebijakan penambahan libur itu akan menurunkan produktivitas dunia usaha. Memang, di satu sisi, penambahan libur bisa positif untuk beberapa sektor, seperti pariwisata, terutama di daerah.
Namun sayangnya, kebijakan itu kurang dikoordinasikan dengan para pengusaha, baik Kadin, Apindo, maupun Hipmi. Sehingga, kebijakan itu secara otomatis akan mengubah strategi sekaligus targetan usaha.
“Yang kami sayangkan, terkesan kebijakan itu tanpa dikoordinasikan dengan pengusaha. Padahal, bagi kami yang memiliki bisnis, setiap kebijakan pemerintah akan punya pengaruh. Apalagi jika berkaitan dengan libur, meliburkan karyawan,” ujar Ketua Bidang OKK BPP HIPMI dan Ketua Umum Perhimpunan Pengusaha Jasa Kantor Bersama Indonesia (Perjakbi), Anggawira, Jumat (4/5).
Setiap kebijakan pemerintah dengan dunia usaha. Atau, kebijakan itu hanya berefek positif pada satu sisi saja. Pemerintah harus merancang membuat kebijakan yang mampu mengakomodir berbagai sisi.
Menurutnya, jika dihitung secara detail, dengan jumlah libur resmi dan penambahan libur, total bisa menjadi hampir dua minggu libur yang bisa dinikmati. Harusnya seperti libur yang sudah-sudah saja. Sehingga pengusaha juga sudah bisa mengantisipasti karena merupakan libur rutin yang berulang setiap tahun.
“Sebagai pengusaha tentu kami berharap, setiap kebijakan tidak dibuat sembarangan. Dibuat lalu direvisi lagi, harus ada koordinasi yang lebih jelas di antara pemangku kebijakan di pemerintah,” ujarnya.
Ia juga khawatir, jika libur terlalu panjang, dari sisi produktivitas akan terganggu. Bisa juga akan muncul-muncul biaya tambahan lain. Terutama bagi sektor-sektor tertentu yang harus melakukan pengiriman secara tepat waktu, maupun harus melakukan produksi tepat waktu. Jika libur bertambah, tentu saja produksi bisa mundur dan berpengaruh pada kesepakatan bisnis yang bisa menambah biaya.
“Dunia usaha berharap, masukan atau keberatan kepada pemerintah ini menjadi bahan untuk mereview kebijakan tersebut,” tegas Anggawira. (abe)
