Serang – Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Sosial menggelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi mengenai Satuan Tugas Daerah Pengamanan dan Penegakan Hukum (SATGASDA PAM & GAKKUM) terhadap Dana Hibah dan Bansos yang dibiayai APBN Kemensos RI. Rakor tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy di Pendopo Gubernur, Jum’at (01/02/2019). Hadir juga Wakapolda Banten Brigjen Pol Tomex Kurniawan
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy dalam sambutannya mengatakan, satuan tugas daerah pengamanan dan penegakan hukum (Satgasda PAM dan Gakkum) hibah/bansos APBN tahun 2019 untuk bekerja maksimal untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyaluran bantuan hibah/bansos APBN kepada para penerima manfaat.
“Saya mewakili Pemprov Banten sangat mendorong dan mendukung atas didirikannya satgas ini guna mengawal bansos dan hibah APBN yang akan disalurkan ke wilayah Banten agar tepat sasaran, efektif dan efisien,”ujar Wagub
Untuk diketahui, Satgasda PAM dan Gakkum ini beranggotakan kepolisian yang bertugas berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam rangka mengamankan dan melakukan penegakan hukum terhadap bantuan sosial dan hibah di Provinsi Banten yang bersumber dari APBN Kementerian Sosial RI. Bantuan tersebut diantaranya meliputi program keluarga harapan (PKH), BPNT-Rastra, bansos anak dan lansia, bansos disabilitas dan lainnya.
Dijelaskan Andika, pendampingan yang dilakukan Satgasda menjadi unsur penting dalam rangka penyaluran bantuan masyarakat Banten agar tepat sasaran, efektif dan efisien. Karena, bantuan ini merupakan langkah agar Pemerintah Daerah (Pemda) terbantu dalam menekan angka kemiskinan di daerahnya. “Menurut data, angka kemiskinan di Provinsi Banten pada tahun 2002 cukup tinggi hingga mencapai 9,22 persen. Namun, dengan adanya kontribusi pemerintah pusat dan daerah serta sinergitas yang baik dengan Satgas, angka tersebut turun hingga 4 persen menjadi 5,22 persen pada tahun 2018,” ungkapnya
Program ini, kata Wagub, menjadi salah satu langkah konkret yang dapat mengantisipasi dan menekan angka kemiskinan. Terlebih, Provinsi Banten yang terus berkembang, tentu dihadapkan dengan barbagai permasalahan dari pelbagai bidang.
Wagub mengungkapkan, saat ini Gubernur Banten bersama dirinya terus bekerja keras agar dapat memaksimalkan seluruh potensi daerah yang ada untuk mengembangkan kemajuan daerah. Diantaranya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan program prioritas yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dapat meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat, memaksimalkan kekuatan stabilitas ekonomi mengacu pada indeks indeks pembangunan manusia (IPM) yang lebih baik.
“Semoga stagas dapat bekerja dengan baik dan maksimal sehingga masyarakat bisa menerima bantuan secara maskimal, tepat sasaran dan bisa bermanfaat. Termasuk para pendamping PKH yang juga harus terus semangat agar program ini bisa berjalan baik,” tuturnya
Wakil Kapolda (Wakapolda) Banten Brigjen Pol Tomex Kurniawan meminta agar seluruh anggota yang tergabung dalam satgas dapat melakukan pendampingan dengan sabik-baiknya. Sebagai daerah yang cukup besar, ujarnya, Provinsi Banten diharapkan dapat lebih kuat, sehat dan mandiri dengan adanya bantuan tersebut. Ia turut menyayangkan dengan banyaknya berita bohong mengenai besarnya hutang pemerintah kepada asing, padahal negara Indonesia sangat kuat dan sehat.
“Saya harap nanti tidak ada lagi bansos dan hibah, karena itu artinya masyarakat Banten sudah kuat dan sehat secara fisik maupun ekonomi. Kalau saudara kita dibantu, diangkat, semua akan bangkit bersama dan mampu membangun bangsa,” ujarnya.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nurhana menjelaskan, Rakor ini bertujuan untuk mensosialisasikan keberadaan Satgas ini di Provinsi Banten, agar seluruh stakeholder mengetahui bahwasanya pelaksanaan hibah dan bansos saat ini dikawal dan diamankan oleh seluruh Aparatur Kepolisian di setiap tingkatan. “Kepada pihak-pihak yang mau bermain-main dengan hibah bansos apabila masih membandel akan berurusan dengan Korps Kepolisian,” kata Nurhana.
Selain mensosialisasikan keberadaan Satgas, lanjut Nurhana, rapat hari ini juga bertujuan untuk mengkoordinasikan secara sinergis potensi-potensi yang dimiliki Kepolisian maupun Pemerintah Daerah untuk mengawal dan mengamankan “Penyaluran Bansos agar dapat terlaksana dengan optimal,” tandasnya. (abe)
