Pemerintah melalui Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengklaim telah membangun rumah sebanyak 805.169 unit sepanjang tahun 2016, pembangunan yang dilakukan dalam rangka menjalankan program satu juta rumah tersebut, terbukti belum bisa memenuhi dari target yang telah ditentukan.
Menurut Ali Tranghanda Direktur Indonesia Property Watch (IPW), pihaknya pesimis bahwa program satu juta rumah yang dijalankan oleh pemerintah berjalan dengan baik, karena akan banyak kendala yang harus dihadapi, terutama oleh mereka pengembang rumah murah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Mereka akan sulit untuk membangun rumah karena ketersediaan lahan yang kian lama kian menipis, jika ada harganya sangat mahal dan jika ingin mencari lahan dengan harga yang terjangkau maka lokasinya akan berada sangat jauh dari pusat kota.
Untuk itu Ali mengatakan, seharusnya pemerintah menyiapkan bank tanah untuk mengendalikan harga tanah agar tidak menjadi mahal. “Jika pemerintah tidak menyediakan bank tanah, pengembang rumah MBR akan kehabisan lahan,” kata Ali.
Sebagai catatan, dari 805.169 unit rumah yang berhasil dibangun, pemerintah berhasil membangun 569.382 unit rumah untuk MBR sementara target yang ditetapkan adalah 700 ribu unit rumah.
Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) angka backlog atau selisih antara pasokan rumah dan kebutuhan turun menjadi 11,4 juta. Lebih rendah dari acuan sebelumnya sebesar 13,5 juta.(sbr)
