Serpongupdate.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2020, Rabu (12/12/2018).
Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2020 ini resmi dibuka oleh Gubernur Banten H. Wahidin Halim beserta wakilnya Andika Hazrumy yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta Lippo Village Kabupaten Tangerang.
Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin mengusulkan, agar Pemerintah Provinsi Banten bisa merevitalisasi jalan-jalan provinsi yang ada di wilayah Kota Tangerang, yang mana jalan-jalan tersebut saat ini banyak yang telah menjadi simpul kemacetan.
“Kita akan tindak lanjuti terkait program prioritas, yang pertama itu jalan-jalan provinsi yang ada diwilayah Kota Tangerang dipercepat pembangunannya kalau bisa dua tahun sudah kelar,” ujar Sachrudin yang ditemui usai acara.
Sachrudin juga menambahkan selain infrastruktur jalan, sengketa tanah dan batas wilayah yang saling bersebelahan tetapi menjadi persengketaan juga harus segera diselesaikan.”Harus disinkronkan dengan program Provinsi Banten, mulai dari perijinannya termasuk data-data seperti KTP dan lainnya,” tambahnya.
Dengan adanya FKP ini, Sachrudin berharap akan ada hasil dari beberapa usulan yang disampaikan oleh masing-masing pemangku kepentingan dari Kabupaten/Kota yang ada di Banten.
“FKP ini kan tujuannya untuk menyerap aspirasi masyarakat, apa sih yang sebetulnya diinginkan masyarakat. Kita tampung yang kemudian akan kita sesuaikan program Provinsi Banten dengan Kota Tangerang,” harapnya.
Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim dalam sambutannya mengatakan, arah kebijakan pembangunan Provinsi Banten Tahun 2020 diprioritaskan untuk penanganan tiga masalah, yaitu kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan wilayah.”Mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan wilayah. Kita prioritaskan tiga hal itu,” ujar WH.
Untuk menuntaskan tiga isu strategis yang menjadi prioritas, WH meminta kepada seluruh pihak mulai dari pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota bekerjasama secara berjenjang dan terintegrasi.”Intinya kebijakan pembangunan ini harus berbasis kinerja dan berorientasi pada kebutuhan publik,” tandasnya. (abe)
