SerpongUpdate.com – Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementrian PPN/Bapennas) merencanakan anggaran pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan sekitar 466 Triliun Rupiah melalui APBN. Besaran Anggaran tersebut akan dilaksanakan dengan multiyears.
Demikian dijelaskan Direktur Perkotaan, Perumahan dan Pemukiman Kementerian PPN Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti saat menghadiri Kegiatan Diskusi yang membahas tentang Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan yang diselenggarakan oleh BPH Migas di Serpong Tangerang Selatan Banten, Kamis (04/07/2019)
Menurut Tri Dewi Virgiyanti tahapan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan sudah dimulai pada tahun 2019 ini.
“Tahun 2019 ini Bapak Presiden sudah menetapkan Pemindahan Ibu Kota ke luar Jawa. Dilanjutkan pada tahun 2020 akan dilakukan keputusan politik dengan dikuatkan melalui undang-undang yang dilahirkan di DPR RI. Kemudian ditahun 2021 diharapkan sudah bisa dilakukan penyusunan Detail Engineering Desain atau DED dan dilanjutkan dengan Ground Breaking,” kata Tri Dewi Virgiyanti.
Sedangkan pembangunan menurut Tri Dewi Virgiyanti akan dilaksanakan pada tahun 2022 hingga 2023 dan direncanakan pada tahun 2024 sudah bisa dilakukan pemindahan Ibu Kota negara secara bertahap.
Sementara itu Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), M Fanshurullah Asa, menjelaskan bahwa BPH Migas menangkap sinyal pemindahan Ibu Kota ini untuk menyiapkan infrastruktur Penyediaan Minyak dan Gas di wilayah Kalimantan.
“Sebagai langkah awal BPH Migas akan terus mengadakan diskusi dan kedepannya BPH Migas akan mengadakan Diskusi yang lebih besar lagi pada bulan Agustus dan September 2019 di Kalimantan dengan melibatkan Kepala-Kepala Daerah di Kalimantan dengan mengikutsertakan Anggota DPR-RI, Anggota DPD-RI, Instansi Pemerintah Pusat, Gubernur, Walikota/Bupati se-Kalimantan, Praktisi, Badan Usaha hingga Akademisi,” terangnya.
Ditempat yang sama Pengamat Pemukiman dan Perkotaan yang juga Mantan Menteri PPN Tahun 2014-2015 Andrinof Chaniago menjelaskan bahwa saat ini kapasitas Pulau Jawa tidak mungkin menjadi ibu kota.
“Dikarenakan beban Indonesia yang seolah tertumpuk di Jawa dan menimbulkan berbagai permasalahan kependudukan, kemacetan, hingga ketimpangan ekonomi dengan wilayah di pulau-pulau lain. Kalimantan adalah Wilayah Indonesia yang memiliki keunggulan secara merata diseluruh wilayahnya,” jelas Andrinof.
Namun demikian Andrinof berharap jangan sampai pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan hanya sekedar memidahkan kependudukan, kemacetan, hingga ketimpangan ekonomi namun kita harus berfikir positif.
“Kenapa pindah ke Kalimantan ?, Karena dengan lahan yang masih banyak kosong di Kalimantan akan lebih mudah tertata menjadi kota baru yang lebih baik. Lahan kosong di Kalimantan ada sekitar 12 juta Hektar meskipun tidak semua bisa dijadikan didaerah perkotaan,” pungkasnya. (Nto)
