Serpongupdate.com – Model Pendidikan jarak jauh (PJJ), di era Pandemi Covid-19 saat ini, menjadi kebutuhan yang mau tidak mau mesti diterapkan pada seluruh lembaga pendidikan di dunia. Model ini juga mungkin diterapkan pada lembaga pendidikan militer dan kepolisian.
“Pada prinsipnya kuliah jarak jauh dapat diterapkan dalam berbagai situasi, sejauh sang arsitek pembelajarannya mampu mengembangkan desain pembelajaran (instructional design) yang efektif,” terang Rektor Universitas Pradita, Richardus Eko Indrajit, dikonfirmasi Selasa 14 Juli 2020.
Pakar teknologi informasi ini berpendapat, PJJ memang cenderung diterapkan sebagai model pengantaran materi ajar atau perkuliahan berbasis kognitif.
“Karena tidak banyak membutuhkan keterampilan yang membutuhkan sejumlah aktivitas di laboratorium khusus. Namun dalam situasi pandemi ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kuliah berbasis PJJ harus diadopsi agar tidak ada ancaman terhadap nyawa peserta didik,” jelas anggota aktif Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
Eko menambahkan, dalam penerapan PJJ pada lembaga pendidikan militer, model yang paling tepat diterapkan adalah blended learning.
“Model ini menggabungkan antara model offline dan online, serta asinkronus dan sinkronus. Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Artinya adalah, bahwa perguruan tinggi harus mahir dalam menyusun strategi dan model pembelajaran yang menyelaraskan antara prinsip-prinsip pedagogi/andragogi dengan protokol kesehatan,” terang dia.
“Kuncinya adalah menetapkan tujuan pembelajaran yang lebih realistis dan rasional, untuk diraih dengan cara model kuliah PJJ,” ucap Eko.
Sementara Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas NH Kertopati atau yang akrab disapa Nuning, menegaskan kuliah online atau jarak jauh saat ini, menjadi alternatif dalam model pendidikan.”Memang kuliah vidcon (video confrence), saat ini menjadi jalan keluar. Tetapi dalam pendidikan TNI Polri ada mata pelajaran atau perkuliahan yang menuntut tatap muka,” ungkap dia.
Sebenarnya TNI kata Nuning, sudah memiliki aturan resmi terkait Covid-19. “Jadi menurut saya pihak pimpinan TNI AD harus menyelidiki embrio, sehingga bisa didapati ribuan siswa prajurit terkena Corona di Secapa,” ungkap dia.
Hal yang penting diatensi lanjut Nuning, adalah kedisiplinan dan kepatuhan pimpinan dan siswa Secapa dalam melaksanakan protokol kesehatan sudah benar atau belum.
“Sejak awal tahun 2020 ketika virus Corona mulai mewabah, Pemerintah Indonesia telah memberikan instruksi agar setiap lembaga negara dan instansi pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah antisipasi, termasuk kepada TNI dan jajarannya,” kata Nuning.
Prosedur tersebut, telah disiapkan sebagaimana pengalaman sebelumnya ketika menghadapi SARS tahun 2003 dan MERS tahun 2012. Demikian halnya menghadapi Covid 2019.
“Satuan-satuan TNI, telah disiagakan untuk prosedur pencegahan penularan kepada prajurit TNI dan PNS beserta keluarga. Upaya reguler selama ini adalah pemeriksaan kesehatan berkala untuk Perwira dan PNS sederajat, sebanyak 2 kali per tahun dan Bintara, Tamtama serta PNS sederajat 1 kali per tahun,” terangnya.
Sebelumnya, 1.280 orang di Sekolah Calon Perwira (Secapa) Bandung, terkonfirmasi positif Covid-19. Hal itu terungkap, setelah dua prajurit mahasiswanya memeriksakan penyakitnya di RS Dustira. (Han)
