Serpongupdate.com – Ramainya #2019gantipresiden saat ini dinilai cukup meresahkan masyarakat menjelang pelaksanaan Pilpres 2019, dan kegiatan tersebut mendapat pernyataan sikap dari pemerhati budayawan dan tokoh kepemudaan dari Kabupaten Tangerang, yang diharapkan tidak menjadi perpecahan di masyarakat.
Budayawan Tangerang Widi Hatmoko dalam pernyataan sikapnya mengatakan, terkait banyaknya #2019gantipresiden masyarakat harus dapat memahami, karena 2019 adalah pelaksanaan pilpres bukan ganti. Masyarakat harus mengetahui, Presiden Joko Widodo adalah pimpinan pemerintahan yang sah sampai dengan 2019.
“Pemerintahan yang sah saat ini adalah pimpinan Presiden Joko Widodo sampai dengan tahun 2019, dan masyarakat harus dapat memahaminya jangan salah mengartikan”, terang Widi.
Lanjutnya, #2019gantipresiden dikhawatirkan dapat menggangu tatanan budaya di Kabupaten Tangerang dan jangan sampai masyarakat terpecah belah. Diharapkan dalam 2019 masyarakat dapat melaksanakan Pilpres dengan baik.
“Saat ini kita membutuhkan ulama yang baik dan santun tetapi bukan ulama yang dapat memprovokasi masyarakat. Ada kelompok-kelompok massa yang membawa agama tertentu dalam mendukung suatu paslon, karena Indonesia ini adalah negara Pancasila yang terdiri dari berbagai aliran kepercayaan yang diakui oleh pemerintah”, ucapnya.
Isu-isu komunis yang menyerang Presiden RI Joko Widodo dan selalu menyudutkan dalam kegiatan politik sudah tidak jamannya lagi, masyarakat sudah pintar dan jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu yang tidak jelas, terang Widi.
Sementara itu tokoh Pemuda Kabupaten Tangerang Khoirul Huda, mengatakan, Terkait isu 2019 yang terpenting masyarakat dihadapkan dengan arus teknologi melalui medsos yang cukup banyak.
Masyarakat harus dapat menyaring terkait informasi yang benar dan hoax dan tidak mudah terbawa oleh berita propaganda. Saat ini setiap orang dapat membuat blog atau website dengan mudah, dan terkait isu #2019gantipresiden yang menjadi persoalan saat ini yang sudah digerakan secara masif dan sebaiknya dalam etika berpolitik harus sesuai dengan peraturan.
“Isu ganti presiden 2019 dinilai sangat meresahkan masyarakat terkait pemerintahan yang saat ini masih berjalan dan jangan sampai menggangu jalannya pemerintahan”, ujar Huda.
Tambahnya, Kita dapat mengetahui siapa saja aktor yang menggerakan dalam isu ganti presiden 2019 dan termasuk dengan partai politik, Ini merupakan bagian dari black campaign dengan kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo yang dinilai tidak melaksanakan pembangunan dengan baik.
“Satu isu propaganda yang dilakukan berulang-ulang akan membuat resah masyarakat, kepada teman-teman politik harus dapat melakukan dengan santun dan beretika dalam berpolitik”. Terang Huda.
Isu 2019 ganti presiden kemungkinan akan dibuat seperti dalam pelaksanaan Pilkada DKI, dan dengan menggunakan isu agama dinilai tidak baik karena potensi terjadinya SARA akan semakin tajam, tandas Huda. (Rls/Nto)