Serpongupdate.com – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMP3AKB) Tangsel melakukan pembahasan mengenai perencanaan penganggaran responsif gender, Serpong, Kemarin.
Kepala DPMP3AKB, Khairati, mengungkapkan, pembangunan dalam perspektif gender telah menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional Al maupun daerah.
Pembangunan responsif gender merupakan implementasi dari instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan pengarusutamaan gender (PUG) yang menjadi landasan dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.
“Perencanaan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah, organisasi profesi, masyarakat dan lainnya yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek seperti, akses, peran, manfaatnya dan kontrol yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Artinya adalah bahwa perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan,” ungkapnya.
Strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah untuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
Sementara, Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany, mengungkapkan, pelaksanaan Pengarusutamaan gender direfleksikan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG). PPRG bukanlah tujuan akhir melainkan merupakan. Sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan.
“PPRG juga merupakan bentuk implementasi dari penganggaran berbasis kinerja dimana pengelolaan anggaran menggunakan analisis gender pada input,output dan outcome pada perencanaan dan penganggaran serta mengintegrasikan aspek keadilan, sebagai indikator kinerja, setelah pertimbangan ekonomi, efisien dan efektifitas,” singkatnya. (rls/sbr))
