Serpongupdate.com – PT Jagartha Penasihat Investasi (Jagartha Advisors) secara resmi diluncurkan sebagai perusahaan penasihat investasi yang independen pada 14 Agustus 2018.
Salah satu topik diskusi pada peluncuran ini diantaranya adalah kehadiran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang saat ini jumlahnya mencapai 8,2 juta memiliki porsi dalam perekonomian Indonesia. Bank Indonesia pada Juli 2018, merilis bahwa UMKM berkontribusi secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 96,99%, Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 57,6%, dan ekspor 15,68%.
Melihat tingginya potensi perkembangan UMKM di Indonesia, berbagai upaya pun masih dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan UMKM.
Muhammad Idrus selaku Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang mengatakan, pendampingan terhadap UMKM dalam mengembangkan bisnisnya memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk swasta. Potensi pertumbuhan UMKM di Indonesia harus diikuti dengan upaya edukasi bagi pengusaha kecil dan menengah untuk mulai melakukan manajemen keuangan yang lebih baik, guna keberlanjutan bisnis mereka.
Saat ini untuk dapat membantu akselerasi pembanganan, telah tersedia beberapa produk dan instrumen investasi di Indonesia seperti Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) berbasis infrastruktur, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIKEBA) berbasis infrastruktur dan lainnya.
Dana pensiun yang mengelola dana cukup besar merupakan potensi yang besar untuk membantu program pemerintah dalam percepatan pembangunan nasional. Untuk dapat mengembangkan peran dana pensiun tersebut, Jagartha Advisors melihat hal ini perlu didorong melalui edukasi dan pendampingan oleh para penasihat investasi independen.
Lebih lanjut terkait dana pensiun ini, Abdul Rachman selaku Ketua Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (PDPLK) menjelaskan, saat ini tantangan yang dihadapi oleh DPLK adalah memastikan bagaimana kami mampu berkontribusi pada percepatan pembangunan di Indonesia. Kolaborasi dengan perusahaan penasihat investasi diharapkan mampu menjembatani gap keterbatasan akses informasi antara pengelola dana pensiun dengan ragam produk dan instrumen investasi, terutama instrumen yang dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional seperti Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) berbasis Infrastruktur, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) berbasis infrastruktur dan lainnya.
Perkumpulan DPLK sendiri saat ini terdiri dari 24 anggota, 8 dari perbankan dan 16 dari asuransi jiwa yang merupakan perusahaan penyelenggara DPLK di Indonesia dengan total aset sekitar Rp 76,2 triliun.
Dalam peluncuran ini, Jagartha Advisors juga secara resmi menggandeng praktisi dan asosiasi melalui penandatanganan nota kesepahaman bersama Muhammad Idrus selaku Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan HIPMI serta Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (PDPLK) yang diwakili oleh Abdul Rachman. Melalui kolaborasi ini, Jagartha akan memaksimalkan perannya sebagai penasihat investasi independen dalam memberikan akses informasi yang lebih dekat bagi para pengusaha UMKM dan pengelola dana pensiun.
FX Iwan Co–Founder Jagartha Advisors menambahkan rasa optimisnya terhadap kolaborasi ini. “Jagartha sebagai penasihat investasi yang independen berkomitmen untuk turut memperkuat fundamental perekonomian nasional di masa mendatang, melalui berbagai kolaborasi bersama para pelaku investasi di Indonesia,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima serpongupdate.com pada 14 Agustus 2018. (rls/sbr)
