Serpongupdate.comm – Dunia perguruan tinggi sepakat menolak paham radikal dan khilafah berkembang di kampus dan civitas akademik. Sanksi tegas berupa pemberhentian dan pidana bagi tindakan radikal di dalam kampus menjadi domain aparat penegak hukum.
Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Dede Rosyada menegaskan, pihaknya menaruh perhatian lebih akan aktivitas semua mahasiswa baik intra dan ekstra Kampus. Menurutnya, Mahasiswa merupakan aset bangsa di era yang akan datang.
Sejumlah cara dilakukan agar kegiatan organisasi kemahasiswaan berjalan dengan optimal dan memiliki dampak nilai yang positif.
“Semua kegiatan mahasiswa di bawah pengawasan universitas. Semua kegiatan mahasiswa diarahkan kepada minat bakat dan intelektualisme bukan pada semangat anti Pancasila” terang Dede di UIN Jakarta, Senin 9 Juli 2018.
UIN yang juga pernah dijadikan basis pergerakan ISIS pada tahun 2014 lalu, pun bersikap tegas atas segala upaya organisasi kemahasiswaan yang mencoba menggerus ideologi Pancasila.
“Kami tegas akan hentikan proses diskusi atau kegiatan tersebut, tapi bagaimanapun mahasiswa adalah aset kampus yang berharga , oleh karena itu sebelum tindakan tegas diambil mereka akan dibimbing dan diarahkan agar mengdiskusikan hal – hal yang bermanfaat bagi kepetingan Bangsa. Artinya dari pada berfikir bagaimana mereinkarnasikan sistem Khilafah atau sistem yang monarki yang sudah terkubur, lebih baik bagaimana meningkatkan profesionalisme, kemampuan dan akseptabilitas kita, ini jauh lebih menarik,” ujar Dede.
Dede menegaskan UIN Jakarta sangat berkomitmen tinggi dalam mendukung kebhinekaan, hal ini lanjutnya, tidak terlepas dari semanagat UIN menuju World Class University.
“Kampus tidak mentolerir kegiatan yang berindikasi radikalisme dan radikalisasi pemikiran mahasiswa yang akan mengganggu kekuatan dasar negara, dan jika ditemukan aktivitas Mahasiswa diluar kampus yang memakai kekerasan itu bukan domainya UIN tapi sudah domain aparat keamanan diluar dan UIN selalu kerjasama dengan aparat penegak hukum baik polsek dan polres untuk mecoba antisipasi dan mencegah gerakan yang membahayakan bangsa ini,” kata dia.
Hal senada juga diutarakan civitas akademik Universitas Indonesia, meski sempat disebut oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada Mei 2018 ini adanya benih gerakan radikal dalam kampus tersebut.
Hubungan Masyarakat Universitas Indonesia Egya Tarigan mengatakan, hal tersebut telah dibantah tegas pihak Rektorat Universita Indonesia.“Secara tegas rektor UI menyatakan bahwa kampus UI menentang segala bentuk organisasi yang tidak sejalan dengan dasar negara kita yaitu Pancasila, dan bineka tunggal ika. pernyataan tersebut sudah disampaikan oleh rektor UI didalam berbagai kesempatan,” kata dia.
Secara tegas sanksi yang dijatuhkan tak main-main, Egya menyebutkan civitas akademoik yanh terlibat dalam aktifitas radikal dan anti Pancasila akan diberhentikan.
“Bentuk ketegasannya adalah jika ditemukan ada organisasi kemahasiswaan atau apapun yang berkaitan dengan kegiatan mahasiswa atau civitas akademik lainnya dalam kampus UI jika berkenaan dengan ormas yang dilarang oleh negara kita, maka kita akan tindak, yang berujung pada diberhentikan statusnya sebagai mahasiswa. Atau jika dia staff atau dosen kita hentikan statusnya, itu sanksi terberatnya. Itu adalah bentuk ketegasan kita,” ujar Egya.
Menurutnya, UI tidak main-main soal kedaualatan bangsa, sebagai kampus terbesar di Indonesia, UI menjadi rujukan bagi semua calon mahasiswa.
Dipastikan dia, hingga saat ini tidak ada organisasi mahasiswa yang mengarah pada upaya anti pancasila, dia mengklaim justru praktik kebhinekaan berjalan baik di kampus tersebut.
“UI ini kita ada beberapa UKM kerohanian, ada perwakilan dari Islam, Protestan, Katolik, Budha Hindu, mereka saling kolaborasi, mereka pernah membuat event bersama untuk menggalang suara menentang segala bentuk radikalsime dan hal yang bertentangan dengan ideologi pancasila. mereka bergandengan bersama-sama untuk menentang hal yang tidak sepaham dengan ideologi bangsa kita” terang Egya
Diterangkan dia, UI dikenal memiliki organisasi mahasiwa yang bersifat official semua dibawah pengawasan UI.“Jadi kalau ada yang tidak di bawah UI itu artinya di luar tanggung jawab UI, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan adanya organisasi yang di luar official UI,” lanjutnya.
Kampus UI papar Egya, memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengaktualisasikan diri, bergabung dengan ragam jenis ragam kemahasiwaan, namun tetap memberikan pengarahan bahwa untuk dapat bertanggung jawab dan tetap selaras dengan ideoloi NKRI.“Jadi pengawasaannya tidak hanya dari atas tapi dari unsur terdekat mahasiswa itu sendiri, seperti dosen, ibaratnya seperti wali kelas di SMA, untuk sama sama mengawasi progress akademik dan non akademik di kampus kita,” ujar Egya. (han)
