Pemilihan Umum Kepala Desa (pilkades) yang akan berlangsung pada 27 Agutus 2017 di 16 Kecamatan pada 13 Desa se-Kabupaten Tangerang, berpotensi rawan terjadi konflik, baik konflik sosial maupun konflik politik.
Kapolres Kota Tangerang, AKBP Sabilul Alif memastikan, pihaknya akan meminimalisir adanya konflik selama pelaksanaan Pilkades yang akan dihelat 20 hari kedepan.
“Satu kali kejadian konflik akibat dari masalah sosial, itu berbanding lurus dengan masalah kamtibmas apalagi terhadap konflik- konflik politik, itu paling rawan,” cetus Sabilul, Senin 7 Agustus 2017 saat dikonfirmasi.
Diterangkan Sabilul, sering kali masyarakat paling bawah atau akar rumput, dengan segala keterbatasan dan pemahaman yang dimilikinya menyelesaikan suatu masalah dengan berselisih, sehingga mengganggu Kamtibmas. Padahal perbedaan pilihan, saat pilkades bisa diantisipasi secara dini.
“Oleh karena itu, antisipasi, deteksi dini mulai dari sekarang. Mengenal akar rumput sebagai satu bagian dari pondasi kita bersama itu sangat tepat,” kata Pria yang sudah lima kali menjabat Kapolres bertepatan dengan pelaksanaan Pilkades sampai Pilpres itu.
Pihaknya mengaku, sudah melakukan pemetaan terhadap beberapa wilayah Desa yang rawan adanya konflik horizontal selama pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Tangerang.
Wilayah yang rawan seperti diantaranya Kronjo, Mauk, dan beberapa wilayah Desa lain. “Sudah kita petakan, Mauk, Kronjo dan ada desa-desa lain,” ucap dia.
Dijelaskan Sabilul, pemicu konflik pada pelaksanaan Pilkades pun beragam. Mulai dari tahapan sebelum pencoblosan, saat pencoblosan dan setelahnya.
“Konflik politik sering juga dibawa ke konflik sosial, ini sangat bahaya. Maka saya imbau masyarakat di Kabupaten Tangerang, untuk menahan diri jika menemukan indikasi-indikasi yang tidak benar dalam Pilkades. Laporkan ke Petugas Polisi dan Panitia Pemilu, masyarakat tidak bisa mengambil tindakan sendiri, saya tidak main-main, jika ada itu (perselisihan) saya akan tindak tegas,” tandasnya.(han)
