Serpongupdate.com – Tujuh Gubernur atau perwakilan gubernur menandatangani nota kesepahaman (MoU) mengenai penyelenggaraan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Online atau e-Samsat.
Penandatanganan kerjasama ini dilakukan pada acara Rapat Koordinasi Pembina Samsat Tingkat Nasional dan Provinsi se-Indonesia, di Grand Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (7/09) kemarin. MoU Samsat online ini diprakarsai oleh Kementerian dalam Negeri, Polri dan PT. Jasa Raharja bekerja sama dengan beberapa Bank Nasional dan Bank Pembangunan Daerah.
Ke tujuh Gubernur tersebut yaitu Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Sementara Gubernur DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Bali yang diwakili.
Kakorlantas Polri Irjen Royke Lumowa menjelaskan, untuk tahapan pertama e-samsat baru bisa disediakan di 7 provinsi saja, yaitu Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, ungkaan DIY dan akan mulai diterapkan pada bulan Oktober mendatang.
“Ke depan akan dikembangkan ke seluruh provinsi di Indonesia. Saat ini aplikasi jaringan samsat online baru ada di tujuh provinsi di Pulau Jawa dan Bali dengan pusat di Korlantas Polri,” ungkap Royke
Kegiatan ini, lanjut Royke, juga sebagai upaya starategis memperbaiki pelayanan samsat dan taat pajak, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), hingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) melalui jalur online
“Dengan Samsat online ini pemilik kendaraan yang berasal dari daerah, tidak perlu kembali ke daerah asal untuk membayarkan pajak kendaraannya,” kata Royke.
Royke mengharapkan dengan adanya penandatanganan MoU tersebut, bisa tercipta persamaan persepsi dan tindakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada pada kantor bersama Samsat seluruh Indonesia.
“Adanya Samsat Online dapat mempermudah wajib pajak melakukan kewajibannya membayar pajak dan mengurangi jumlah panjang antrean wajib pajak di kantor Samsat,” jelasnya.
Gubernur Banten H. Wahidin Halim mengaku optimis program e-Samsat bisa berjalan dengan baik dan bisa mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya program tersebut, kata Wahidin, wajib pajak tak perlu lagi harus datang ke kantor samsat atau gerai samsat. Cukup datang ke mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Banten.
“Ini salah satu bentuk upaya dalam membangun sistem pelayanan publik yang transparan, akuntable, dan cepat,” ujar Wahidin Halim beberapa waktu lalu.
Menurutnya, dengan semakin transparan sistem yang dibangun oleh Pemprov Banten, maka akan memberikan dampak positif yang signifikan. Termasuk dalam hal peningkatan pelayanan, pendapatan dan pencegahan.
“Saya mendukung program tersebut dan mengapresiasi langkah-langkah dari kepolisian dan semoga memberikan manfaat dan kemudahan pelayanan bagi masyarakat , ” tutur Wahidin Halim. (abe)
