Serpongupdate.com – Rapat kerja daerah merupakan salah satu wadah bagi Karang Taruna Provinsi Banten untuk menyusun program, demikian dikatakan Wakil Gubernur Banten H. Andika Hazrumy pada saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) III Karang Taruna Provinsi Banten Tahun 2018 yang berlangsung di Aula Dinas Sosial Provinsi Banten. KP3B Curug Kota Serang. Sabtu (22/12/2018).
Andika mengatakan, bahwa program – program kerja yang disusun pada saat rakerda ini dapat diadopsi oleh Karang Taruna kabupaten/kota se – Provinsi Banten.
“Poin – poin dari pengembangan ide atau gagasan yang akan dilakukan khususnya program kerja dari karang taruna lebih kepada penguatan organisasi di tengah – tengah masyarakat “ ujar Wakil Gubernur Banten yang juga menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Provinsi Banten.
Andika mengungkapkan mengenai program dan pengembangan organisasi Karang Taruna Provinsi Banten tidak akan melalui dana hibah karena dikhawatirkan ada konflik kepentingan (conflict of interest) disebabkan dirinya yang menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten juga menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Provinsi Banten. “ Jadi program – program kerja karang taruna akan diakomodir oleh Dinas Sosial Provinsi Banten salah satu contohnya adalah program karang taruna percontohan “ terang Wagub Banten.
Persoalan hibah bagi Andika terhadap karang taruna menjadi permasalahan tersendiri karena hal itu dinilai ada yang berjalan efektif dan ada yang kurang efektif. Andika menginginkan Karang Taruna Provinsi Banten untuk mandiri, berkreasi, dan berkreatifitas.
Berbicara mengenai kemisikinan, Andika menyebutkan bahwa pada Tahun 2003 persentase angka kemiskinan mencapai 9,57 % kemudian pada Tahun 2018 persentase angka kemiskinan turun menjadi 5,25 %. “Ini juga menjadi salah satu langkah yang didukung oleh rekan – rekan Karang Taruna Provinsi Banten yang menjadi mitra kerja dalam rumpun organisasi social,“ ungkap Andika.
Dalam Rakerda III Karang Taruna Banten ini Andika juga mengungkapkan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi salah satunya mengenaiTingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten. “Hal ini menjadi salah satu tantangan bagi Karang Taruna Provinsi Banten,“ imbuh Wakil Gubernur Banten.
Data BPS menyebutkan bahwaTPT Provinsi Banten tertinggi di Indonesia. Dan Andika pun mencari sebab TPT Provinsi Banten tertinggi di Indonesia. “Setelah kami (Pemprov Banten) berdiskusi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten ternyata BPS tidak bisa menghitung orang yang bekerja dibawah 8 (delapan) jam,“ jelas Andika.
BPS Banten menurut Andika tidak menghitung orang yang tidak bekerja di perusahaan atau pabrik dan di instansi pemerintahan.“Contohnya orang – orang yang berwirausaha di industri rumahan (home industry), berwirausaha di bidang online,“ ungkapnya.
Dan alasan penting TPT Banten tertinggi menurut Andika adalah banyak warga yang berada di luar Provinsi Banten masuk ke daerah Provinsi Banten dan mereka mendapatkan pekerjaan di Provinsi Banten.
“Hal ini sedang dirumuskan oleh Pak Gubernur bersama saya untuk membuat peraturan tentang industri dan perusahaan yang ada di Provinsi Banten yang berpihak kepada masyarakat Banten untuk dapat mempekerjakan masyarakat Banten di perusahaan – perusahaan dan industri yang ada di Provinsi Banten sesuai kebutuhan industri dan pasar,“ tegas Andika.
Dalam acara rakerda tersebut juga diberikan penghargaan kepada 40 Karang Taruna kabupaten/kota di Provinsi Banten sebagai Karang Taruna Percontohan. (abe)
