Memasuki masa reses anggota DPR-RI mendatangi Kota Tangerang Selatan (Tangsel) untuk mencari permasalahan yang ada di masyarakat.
Salah satu Anggota DPR RI dari Komis 8 Ali Taher Parasong mendatangi Kantor Sekretariat MUI Tangsel dikawasan Pamulang untuk mendengar aspirasi dari para pengurus MUI Tangsel. Senin (06/03).
Dalam kesempatan tersebut Ketua MUI Kota Tangsel KH Saidih menyampaikan aspirasinya.
“MUI merasa bersyukur dan mendukung atas perhatian dari Komisi 8 DPR-RI yang turun langsung untuk mengetahui permasalahan yang ada di MUI daerah khususnya MUI Kota Tangsel, ” ucap KH Saidih.
MUI menurut KH Saidih menilai cukup pentingnya dukungan kelembagaan dari pihak pemerintah Pusat apalagi MUI sudah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi persatuan dan kesatuan NKRI.
Ketua MUI juga menyampaikan bahwa saat ini MUI Kota Tangsel masih belum memiliki Kantor sendiri. Padahal permaasalahan yang dihadapi oleh MUI dalam memberikan pelayanan terhadap umat cukup banyak.
“Diharapkan perhatian dari pihak Pemerintah agar MUI memiliki kantor sendiri,” ucapnya.
Ditambahkan oleh Sekretaris MUI Kota Tangsel Abdul Rojak dimana saat ini para tokoh ulama di Tangsel cukup resah dengan rencana pendataan ulama, untuk itu secara tegas MUI menyatakan tidak setuju.
“Karena hal ini seperti kembali ke jaman dulu. Selain pendataan ulama, kami juga tidak setuju dengan rencana sertifikasi khotib dan ulama karena nanti jika tidak terpenuhi sertifikasi maka akan terjadi kekosongan ulama dimasjid-masjid,” terang Abdul Rojak.
Untuk itu MUI Tangsel berharap agar Komisi 8 DPR-RI menyampaikan hal ini kepada Pemerintah Pusat.
“Selain itu ada kekhawatiran pula dengan banyaknya Tenaga Kerja Asing khususnya China yang masuk ke Indonesia dengan membawa faham atau ideologi komunis. Sehingga dikhawatirkan akan menganggu persatuan dan kesatuan umat serta merongrong NKRI,” tambah Rojak.
Menanggapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh MUI Tangsel, Ali Taher Parasong berpendapat MUI dimanapun perlu diperkuat secara kelembagaan karena MUI adalah tempat berkumpulnya para ulama dan tempat masyarakat Muslim mendapatkan kepastian hukum atau fatwa maupun produk hukum tentang ke-Islaman.
“DPR RI menemui MUI salah satunya adalah MUI Tangsel untuk menemukan umpan balik dan mengetahui apa permasalahan yang dihadapi oleh MUI didaerah. MUI juga memiliki organisasi sampai ketingkat kelurahan sehingga sangat dekat dengan permasalahan di masyarakat,” kata Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional ini.
Ali Taher mendapatkan masukan bahwa masih adanya permasalahan kemiskinan, kebodohan, kesenjangan sosial dan banyak akses informasi yang masuk kerumah tangga sehingga merusak moral bangsa.
“MUI terdiri dari berbagai organisasi Islam sehingga diperlukan komunikasi antara MUI dengan pemerintah. Agar terjalin hal yang positif disemua elemen berbangsa dan bernegara,” terangnya.
Ali Taher juga cukup prihatin dengan kondisi Kantor Sekretariat MUI yang masih belum memiliki gedung sendiri yang masih numpang dan sangat sederhana ini.
“Padahal permasalahan yang dihadapi oleh MUI cukup berat. Oleh karena itu hal ini akan dibawa kepada Rapat Kerja DPR-RI dengan Kementrian Agama agar MUI di Indonesia mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah terutama penguatan kelembagaan sehingga lebih dekat dalam melayani umat,” pungkasnya. (Nto)
