Dalam mendukung Pembangunan yang berintegritas di lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Komisi Pemberantas Korupsi didukung oleh Inspektorat Kota Tangerang Selatan menyelenggarakan Workshop Pembangunan Budaya Tunas Integritas dan Sistem Integritas Tangerang Selatan di Aula Lt. 4 Gedung Balaikota Tangerang Selatan, Selasa (2/5/2017).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Fungsional Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) bidang Pencegahan dari KPK, Asep Chairullah sebagai narasumber dari KPK; Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany; Sekretaris Daerah Tangerang Selatan, Muhammad; Ketua DPRD Kota Tangsel, Moch. Ramlie serta seluruh Kepala OPD di lingkup Kota Tangsel.
Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany dalam mengatakan bahwa kegiatan Workshop Pembangunan Budaya Tunas Integritas adalah salah satu hal yang dilakukan oleh tim pencegahan KPK berdasarkan kesepakatan yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi Banten bersama para Walikota dan Bupati dilingkup Provinsi Banten dengan KPK dalam kegiatan pencegahan yang terintegrasi dengan penindakan.
“Kegiatan ini merupakan salah satu hal yang dilakukan oleh tim pencegahan KPK berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Banten serta para Bupati dan Walikota dan juga pimpinan DPRD pada saat itu menandatangani suatu kegiatan pencegahan terintegrasi dengan penindakan”, jelas Airin. Airin menyampaikan bagaimana para OPD di Lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan aktif dalam berbagai kegiatan pencegahan dari KPK seperti Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Ismunandar.
Karena kegiatan tersebut merupakan program yang berkelanjutan, maka diakhir sambutannya, Airin berharap para peserta workshop yang terdiri dari para pimpinan OPD di Lingkup Kota Tangerang Selatan, kegiatan ini dapat menjadi ilmu yang yang bermanfaat untuk semua baik itu dalam pekerjaan tetapi dalam kehidupan. “saya berharap bapak/ibu bisa mengikuti seluruh kegiatan ini dengan sebaik mungkin, banyak ilmu yang akan kita dapat, bagaimana kita membuat dan mencari terobosan dalam rangka untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita”, harap Airin.
Ditempat yang sama, Fungsional Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Deputi Bidang Pencegahan KPK RI, Asep C. dalam paparan materinya mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan hal yang sangat penting dimana korupsi yang masuk kepada kategori Ekstra Ordinary Crime kondisinya sudag sangat mengkhawatirkan. Menurut Asep, Korupsi yang sudah masuk dalam kategory tersebut ditambah dilakukan dengan cara kolusi, penanganannya pun harus luar biasa dan tak bisa dilakukan sendiri tetapi harus dilakukan bersama-sama.
