Dinas Tata Kota, Bangunan dan Permukiman (DTKBP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar Seminar Perumahan Implementasi Hunian Berimbang di Hotel Mercure, Serpong Utara, Tangsel pada beberapa waktu lalu.
Menurut Buana Maharddika, Kasi Perumahan pada DTKBP Tangsel, seminar ini dilaksanakan untuk seluruh masyarakat, terutama masyarakat pengembang, masyarakat perbankan, akademisi juga pemerintahan.
“Dimana mereka harus sadar dan peduli terhadap ketentuan pemerintah pusan tentang undang undang nomor 1 tahun 2011, bahwa setiap pengembang wajib menyediakan rumah murah sabagai bentuk partisipasi. Rumah tersebut berbentuk rumah susun umum dan rumah tapak sederhana,” ungkapnya.
Namun di Tangsel terdapat kendala, karena harga tanah tinggi, sementara Kementrian PU menetapkan bahwa rumah sederhana harga paling mahal dikisaran Rp. 133 juta hingga Rp. 138 juta yang berlaku sampai 2018. Sedangkan untuk rumah susun umum dipatok harga Rp. 8,7 juta per meter persegi.
“Maka, kendala-kendala tersebut kita bahas bersama melalui kegiatan ini. Semoga dapat masukan yang cukup bagi mereka. Pemerintah tidak mungkin tinggal diam, melihat hal ini kami sedang merumuskan jalan keluar bersama,” kata Buana.
Menurutnya, saat ini pihaknya sedang mengusulkan peraturan walikota insentiv penyelenggaraan hunian berimbang. “Salah satu isinya adalah kita akan menggabungkan semua kewajiban mereka sehingga mereka bisa membentuk konsorsium bersama,” ungkapnya.
Sementara menurut Kepala DTKBP Tangsel Dendi Priyandana, di Tangsel terdapat 20 pelaku pembangunan rumah susun dan 20 pengembang perumahan tapak. Mereka wajib membangun rumah susun umum sebanyak 20 persen dari total luas lantai hunian rumah susun komersil yang dibuatnya.
“Seluruh pengembang tersebut nantinya akan membuat satu konsorsium di Tangsel yang biayanya hasil dari 20 persen kewajiban mereka membuat rusun umum yang harganya rendah,” ungkapnya.
Sementara, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany mengatakan konsep hunian berimbang merupakan salah satu solusi untuk masyarakat berpenghasilan rendah sehingga bisa mendapatkan rumah terjangkau layak huni dengan tidak merubah domisili dan menjauh dari tempat beraktifitasnya.
